tujuan kebijakan pembangunan desentralisasi adalah agar tercipta. Menurut Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah. tujuan kebijakan pembangunan desentralisasi adalah agar tercipta

Untuk mengetahui peran Mosalaki dan kelembagaan adat (Budaya) di Kabupaten Ende dalam pembangunan. Kelemahan Sentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. Tentang Penulis Dr. Oleh karena itu, arah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah tetapi kebutuhan fiskal yang besarPenulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. Pemahaman terhadap Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang Belum Mantap Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. UU HKPD akan mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan men-direct pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Aspek. 5:25 PM. Setelah memahami pengertian dan tujuan desentralisasi, berikut adalah jenis-jenis dari desentralisasi. 5. Fenomena desentralisasi tak ubahnya seperti good governance dan pertumbuhan ekonomi. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan. Kata Kunci: desentralisasi, pemerintahan daerah, pelayanan publik. Pemerintah Daerah dapat merumuskan peraturan daerah mengenai desentralisasi fiskal di daerahnya berdasarkan hal- Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. membiayai kepentingannya secara mandiri, seperti yang kita ketahui tujuan dari adanya desentralisasi ini adalah mencapai sasaran pembangunan (Kuncoro, 2004) seperti: 1. desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan desentralisasi fiskal sebagai konsekuensi dari politik desentralisasi. kebijakan yang akan lahir dari UU Desa tersebut secara otomatis akan memberikan dampak yang baik atau seperti yang diharapkan. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. Prinsip pemberdayaan. 5 Tahun 1974, pengertian desentralisasi adalah suatu penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Kebijakan moneter ini berpengaruh pada kestabilan nilai rupiah. Kembali ke Beranda. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, yang juga merupakan bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah. Sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan wewenang, ini arti desentralisasi dan tujuannya. Namun demikian, pada kenyataannya tidak hanya SDM handal saja yang diperlukan, tetapi juga sumber daya lainnya seperti keuangan dan sarana prasarana sertaTujuan negara menurut Niccolo Machiavelli. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. 12 2. 1 BAB I PENDAHULUAN 1. Untuk dampak positif dalam desentralisasi, diantaranya; Aspek ekonomi: Pengaruh positif dari sistem desentralisasi di aspek ekonomi adalah pemerintah dari daerah dapat dengan mudah mengendalikan dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki. kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan dengan mencermati isu strategis pembangunan NTB 5 tahun kedepan, maka strategi, arah Kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018 sebagaimana tabel berikut. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan. 1 Latar Belakang Kebijakan desentralisasi tercatat mengalami sejarah panjang di Indonesia. (Desartada) agar tercapai tujuan dari pemekaran wilayah, desentralisasi maupun otonomi daerah. A. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Dalam hal ini kewenangan yang dilimpahkan itu hanyalah terbatas pada wewenang administratif. (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Dengan demikian, menjadi lebih berharga kemudian meninjau kembali pencapaian selama ini dan merumuskan agenda. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, mulai tahun 1999. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bab 1 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Jadi, pemerintahd daerah tidak perlu menunggu arahan langsung dari pemerintah pusat untuk menangani atau mengatasi masalah tertentu. Sehingga upaya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah dan kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Apa Tujuan Desentralisasi Dilakukan? Sebenarnya apa, sih, yang menjadi tujuan desentralisasi? Ada beberapa alasan yang melatarinya, salah satunya adalah. Delegation Delegation merupakan penunjukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung jawab penuh kepada pemerintah pusat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sampel penelitian adalah kabupaten/kota berdasarkan provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2005 sampai 2011. Tujuan desentralisasi yaitu: Wujud Demokrasi Pemerintahan Daerah. Seperti dikutip dari modul PPKn yang disusun oleh Dr. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien. Yakni: de. Pengertian desentralisasi. Sebagai jalan mewujudkan negara yang berasas demokrasi. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1. Dengan kata lain desentralisasi adalah suatu upaya mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya (bringing the State closer to the people). 23/2014. 2. Realitanya, anggaran kesehatan belum memenuhi syarat minimal lima persen dari WHO, apalagi 15 persen menurut TAP MPR No. Biar kalian paham mengenai 3 asas atau sistem yang masih/pernah berlaku di Indonesia tersebut, cerdika. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, yang juga merupakan bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah. 5 Tahun 1974, pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. 1. Dengan 40 juta penduduknya, Provinsi Jatim menjadi penyumbang terbesar kedua kepada perekonomian nasional, sehingga yang diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi provinsi itu adalah sektor industri, jasa, serta PSN. Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi adalah penyerahan antar wewenang ataupun kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur pekerjaannya secara sendirinya, namun tidak untuk keseluruhan, kemananan, hukum atau juga kebijakan fiskal merupakan ada beberapa dari hal yang masih terpusat di pemerintahan pusat,akan tetapi masih ada juga pendelegasian (mempercayakan tugas) terhadap suatu. perekonomian dan partisipasi masyarakat sendiri dalam pembangunan daerahnya. a. A. C. Dengan demikian, menjadi lebih berharga kemudian meninjau kembali pencapaian selama ini dan merumuskan agenda. Melalui prinsip tersebut dikembangkan sistem pemerintahan terdesentralisasi sebagai anak. Publisher: Yayasan Kita Menulis. Tujuan Otonomi Daerah Menurut Suparmoko (2002) yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah: 1) Memberdayakan masyarakat 2) Menumbuhkan prakarasa dan keratifitasDesentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik – Didik G. 32 th 2004 dan uu no. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan. Indonesia adalah negara yang berasas demokrasi, dan desentralisasi adalah wujud dari. Cheema (2007, h. 1 Tahun 1957, UU No. 27 Thn 2602 (1942) 1945-1959 Demokratis, Otonomi Luas, Desentralisasi UU No. H. Adanya wewenang pemerintah daerah untuk menetapkan suatu kebijakan, yang tujuannya untuk mengatur kepentingan daerahnya. Pertama, tercapainya tujuan kebijakan desentralisasi yang terwujud pelaksanaan otonomi daerah. Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Tujuan kedua adalah untuk. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Pembangunan Daerah Pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk melahirkan perubahan yang terencana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan pada setiap level pemerintahan. 22 Tahun 1948 UU No. hal ini disebabkan karena berbagai pertimbangan yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya menimbulkan perbedaan secara geografis di setiap daerahnya. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokatif penggunana. Data yang menjadi objek penelitian ini adalah data panel yang merupakan kombinasi. Para founding fathers Indonesia telah meletakkan dasar-dasar kenegaraan berbentuk Negara. Undang-Undang No. Jakarta - . Desentralisasi merupakan teknik manajemen yang mencoba meningkatkan ukuran-ukuran kinerja kelembagaan seperti efektvitas dan efesiensi dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah adalah sebuah buku yang berisi materi-materi tentang ekonomi syariah yang disesuaikan dengan kurikulum SMA. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah secara merata dalam suatu negara. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan. Tujuan dilakukannya pembangunan daerah adalah untuk penyebarluasan serta pemerataan pembangunan di daerah dalam membuat. bahwa desentralisasi adalah instrumen yang kompleks sedemikian sehingga nampaknya tidak bisa hanya dikaitkan dengan satu tujuan tertentu yang tunggal. Rondinelli (1983: 4), misalnya, menyebutkan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah. Meningkatkan Efektivitas. Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Istilah tersebut umum untuk berbagai organisasi, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan. Nah, pada Bab 4 ini kalian akan mendalami Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan cara memaknai desentralisasi/otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran Pemerintah Pusat, kedudukan dan peran Pemerintah Daerah dan memaknai hubungan struktural dan fungsional Pemerintah. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa keberadaan otonomi daerah malah membuat daerah tidak terlalu peduli dengan tujuan pembangunan ekonomi dan upaya memperbaiki 1 Dr. Ida Rohayani, M. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi tata hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah karena pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak keluarnya UU Otonomi Daerah tahun 1999 dan PP Pemekaran Daerah tahun 2000 jumlah daerah otonom hampir berlipat dua. Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah untuk mengurus urusan yang ada di Daerah. 1 Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Menurut para pakar politik sependapat bahwa dianutnya Desentralisasi adalah agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat setempat. 1 Tahun 1945, UU No. yang berarti lepas, dan . Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan otonomi daerah. PAN/2002, pengertian komitmen adalah keteguhan hati, tekad yangpembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Analisis Kebijakan Desentralisasi, Tujuan, dan Penerapannya. 105 Tahun Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Menurut UU No. Drs. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Mengutip pendapat Flippo (1991), manajemen adalah pihak yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinan atas pihak lain. Melalui desentralisasi ini diharapkan tercipta pelayanan kesehatan yang terpadu, rasional, dan efisien, serta mampu untuk merespon kebutuhan publik akan pelayanan kesehatan yang baik. C. Pemerintah daerah biasanya memakai pendekatan tradisional pada anggaran yang. ,Msi, adalah Gubernur Kaltim periode 2009-2014. Karena setiap negara mengejar pertumbuhan ekonomi, maka ia sejujurnya merupakan komoditas global. Penegasan ini terlihat dalam UUD 1945 pasal 18 yang menyebutkan bahwa: “pembagian daerah indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dengan memandang dan mengingat dasar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan. Menurut Rondinelli dan Cheema, hasil pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung kepada hubungan pengaruh dari keempat faktor tersebut, dan dampaknya diukur melalui tiga hal sebagai berikut. 23 December 2022. KESIMPULAN. 3Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu suatu organisasi. pemerintah dalam membentuk kebijakan desentralisasi secara konsisten dan bertanggungjawab. 181 Thn 1905 1942-1945 Sentralisasi Osamu Sirei No. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Periodisasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Kurun Waktu Prinsip Otonomi dan Landasan Yuridis 1903 Sentralisasi Decentralisatie Wet 1903; Local Radenordonantie No. system” yang menghubungan tujuan kebijakan dengan output atau outcomes tertentu (Grindle, 1980: 6). Kedua, dalah hal alasan politik, desentralisasi dalah sebuah reaksi dari. adalah desentralisasi yang paling berani di. Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya. Terciptanya political variety. Metode yang. 2. Sedangkan, menurut UU Nomor 5 tahun 1974, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Terakhir, diperkenalkan dua hukum umum sebagai alternatif dalam mengatasi masalah implementasi dan dampak, serta rekomendasi kebijakan. com – Bicara tentang uang negara berarti bicara soal APBN . Sebelum era reformasi, sistem pemerintahan desentralisasi diperkenalkan di Indonesia saat pemerintahan Belanda melalui Regering Reglement (RR) yang di tetepkan pada tahun 1854, yang berisiskan Hindia Belanda. M. Dalam ujian yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM itu, Mailinda memaparkan hasil penelitiannya yang berjudul “Arah. ANTARA/dokumentasi pribadi/Kliwon. 2. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999): 1). Mengindikasikan bahwa suatu komunikasi sangat penting untuk membangun suatu konsep diri, untuk kelangsungan hidup, aktualisasi diri, dan juga untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari himpitan dan ketergantungan, antara lain lewat komunikasi yang. Dalam 20 tahun terjadi pemekaran sekitar 200 kabupaten/kota baru. Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Membangun Demokrasi atau Dinasti? Ilustrasi demokrasi. Pemerintahan pusat atau terpusat yang cenderung otokratis berubah menjadi pemerintahan lokal yang dipilih langsung oleh masyarakat. Pengembangan Organisasi adalah suatu pendekatan sistematik, terpadu dan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta memecahkan masalah-masalah seperti kurangnya kerja sama/kooperasi, desentralisasi yang berlebihan dan kurang cepatnya komunikasi dan sebagainya yang merintangi efisiensi pengoperasian pada. Dengan demikian, desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah. Namun produktivitas hasil pertanian di Provinsi Riau tahun 2001-2007 menunjukkan perkembangan yang kurang mengembirakan. 1. pembangunan adalah penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan dalam. Dirangkum dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berikut tujuan dari Kebijakan Moneter: 1. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan. Awang Faroek Ishak, MM. Sebagaimana diketahui, kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan bank sentral terpenting. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Robert A. Dengan Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. 13 Sementara menurut Riplay dan Franklin. APBN adalah rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun periode anggaran (Kemenkeu) JAKARTA, KOMPAS. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah. , LL. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan (2) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Artinya dalam konsep desentralisasi dibutuhkan suatu kebijakan fiskal—desentralisasi fiskal—yang disesuaikan atau didasarkan kepada banyaknya kewenangan atau urusanDengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga urusan-urusan. Desentralisasi akan memungkinkan penetrasi politik dan administrasi atas kebijakan pemerintah nasional/pusat hingga ke daerah-daerah pelosok/terpencil, dimana rencana pemerintah pusat sering tidak diketahui dan diabaikan oleh orang-orang desa atau digerogoti oleh elite-elite lokal dan dukungan terhadap rencana pembangunan nasional. Namun, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemerataan pembangunan. Kata Kunci: desentralisasi, pemerintahan daerah, pelayanan publik. ), Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, h. com - Dalam pemberitaan seputar ekonomi, kebijakan moneter jadi istilah yang kerapkali disinggung, apalagi jika terkait dengan ekonomi makro. Berikut ini terdapat beberapa dampak sentralisasi, terdiri atas: 1. Dari mulai Indonesia merdeka hingga kini, diberlakukan kebijakan desentralisasi dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. Arah kebijakan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan secara garis besar adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan dan memelihara integritas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. desentralisasi pengeluaran pembangunan, dan desentralisasi penerimaan. Salah satu terobosan penting yang terjadi adalah reformasi desentralisasi fiskal di tahun 2001. mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan sosial baik regional maupun nasional. (2) Peraturan Pemerintah. Salah satu fokus desentralisasi adalah pembangunan-pembangunan daerah tertinggal. 32. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan. 4. (Kamal Alamsyah, Desentralisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah, 2002: 8) 3Desentralisasi EKONOMI TUJUAN Kesejahteraan masyarakat • Desentralisasi adalah alat/kendaraan untuk mencapai tujuan bernegara.